SUMENEP – Ironi besar sedang berlangsung di Kabupaten Sumenep. Tanah dan lautnya diperas habis-habisan oleh perusahaan migas raksasa, namun rakyatnya justru menjadi penonton kemiskinan. Empat perusahaan migas – Kangean Energy Indonesia (KEI), Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), Energi Mineral Langgeng (EML), dan PetroJava (North Kangean) – sudah bertahun-tahun mengeruk sumber daya alam di wilayah perairan Sumenep.
Namun apa yang tersisa untuk rakyat kepulauan? Hampir tidak ada. Infrastruktur minim, pendidikan dan kesehatan tertinggal, dan angka kemiskinan Sumenep tetap tinggi. Kabupaten ini ibarat daerah termiskin dengan sumber daya terkaya.
Warga kepulauan kini mulai bersuara lantang. Penolakan keras muncul terhadap aktivitas survei baru yang dilakukan PT KEI di wilayah laut Sumenep. Masyarakat menilai, survei ini hanyalah pintu masuk untuk memperluas eksplorasi yang pada akhirnya hanya akan memperparah penderitaan rakyat, sementara keuntungan besar terus mengalir ke pusat dan kantong perusahaan.
“Cukup sudah! Jangan jadikan Sumenep sebagai ladang eksploitasi tanpa kesejahteraan. Kami menolak survei dan pengeboran baru,” teriak warga saat aksi penolakan di tengah laut berlangsung.
Kini sorotan tajam diarahkan pada Bupati Sumenep, DPRD, dan Sa’id Abdullah – putra daerah yang duduk di kursi DPR RI. Mereka dituntut untuk tidak sekadar berdiam diri. Sebagai wakil rakyat, mereka harus berani menyuarakan ketidakadilan yang dilakukan perusahaan migas terhadap masyarakat kepulauan.
Rakyat menagih sikap tegas. Apakah para pemimpin daerah akan berpihak pada perusahaan, atau berdiri di barisan rakyat?
Masyarakat tidak butuh janji manis, mereka butuh bukti nyata. Migas harus jadi berkah, bukan kutukan. Jika pemerintah dan wakil rakyat masih bungkam, maka penolakan rakyat kepulauan bisa berubah menjadi gelombang perlawanan yang lebih besar.
Penulis : Tim/investigasi
