SUMENEP – Kesabaran masyarakat Sumenep sudah sampai di batas akhir. Bertahun-tahun daerah ini menjadi lumbung minyak dan gas, namun yang dirasakan rakyat hanyalah debu kemiskinan dan penderitaan. Sementara pusat dan perusahaan migas menumpuk kekayaan, masyarakat Sumenep hanya bisa gigit jari, menyaksikan laut mereka dikuras habis Kamis, (19/09/2025).
Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang masuk ke Kabupaten Sumenep dinilai sangat tidak adil. Ironis, daerah penghasil migas terbesar di Jawa Timur justru mendapat kue paling kecil. “Kami sudah cukup lama didzolimi oleh sistem yang hanya menguntungkan pusat. Apa arti migas bagi rakyat kalau hasilnya tidak pernah kembali untuk kesejahteraan?” teriak seorang warga kepulauan.
Di tengah kegetiran ini, sorotan tajam diarahkan ke Sa’id Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sekaligus politisi senior PDI Perjuangan asal Sumenep. Dengan kekuasaan politiknya yang besar, masyarakat menuntut agar Sa’id Abdullah berani turun tangan memperjuangkan hak-hak rakyat tanah kelahirannya.
“Sa’id Abdullah ini bukan orang kecil. Dia Ketua Banggar DPR RI! Kalau dia diam saja soal ketidakadilan DBH Migas, sama saja mengkhianati rakyat Sumenep. Kalau berani, buktikan sekarang! Jangan cuma jadi politisi Senayan yang lupa kampung halaman!” Kata Adre aktivis asal Sumenep.
Masyarakat menilai, momen pembuktian. Sa’id Abdullah tidak boleh sekadar menjadi simbol politik, tapi harus menjadi pejuang keadilan bagi rakyat Sumenep. “Kalau bukan dia, siapa lagi? Dan kalau dia gagal, lebih baik pulang kampung tanpa kehormatan!” ujarnya.
Rakyat Sumenep kini menunggu langkah konkret. Tidak ada lagi ruang untuk janji-janji manis. DBH Migas harus adil, hak rakyat harus kembali, dan perusahaan migas harus tunduk pada kewajiban.
Suara rakyat sudah jelas: perjuangkan atau tinggalkan!
Penulis : Tim/wh/day
