Opini Sumenep – Program seragam gratis merah putih di Kabupaten Sumenep sejatinya lahir dari sebuah niat baik. Dengan anggaran Rp3,5 miliar per tahun, program ini digadang-gadang Bupati Achmad Fauzi sebagai wujud keberpihakan pada rakyat kecil, khususnya para penjahit lokal. Namun, realitas di lapangan sungguh jauh panggang dari api: janji mensejahterakan penjahit justru berubah menjadi praktik yang lebih banyak menyejahterakan “penjahat” anggaran.
Janji yang Dikhianati
Sejak 2022-2025 para penjahit lokal menaruh harapan besar pada program ini. Mereka percaya pekerjaan menjahit seragam ribuan siswa akan menggerakkan roda ekonomi rumah tangga. Tetapi, harapan itu kandas setiap tahun. Proyek pengadaan seragam justru jatuh ke tangan pabrikan besar di luar daerah, dengan dalih keterbatasan waktu dan biaya yang lebih murah. Sebuah alasan yang terdengar klasik, tapi mematikan peluang rakyat kecil.
Aroma Busuk Penunjukan Langsung
Yang lebih memprihatinkan, pengakuan Dinas Pendidikan Sumenep menyebut penunjukan perusahaan pelaksana dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL), bukan tender terbuka melalui LPSE. Celah inilah yang membuat publik curiga, proyek miliaran rupiah itu lebih dikendalikan oleh “perintah dari atas” ketimbang asas transparansi dan akuntabilitas.
Investigasi tkp86.com bahkan mengungkap perusahaan pelaksana hanya menjalankan instruksi dari pihak berinisial “Ha, He, Ho” Bila benar demikian, maka dugaan adanya aktor-aktor “mafia proyek” semakin sulit dibantah.
Skandal Rp50 Juta yang Misterius
Tambahan cerita makin menyesakkan. Disebut ada uang Rp50 juta yang diberikan kepada seseorang yang mengaku perwakilan penjahit untuk meredam potensi demonstrasi. Namun, para penjahit sendiri mengaku tidak pernah tahu apalagi menerima uang tersebut. Lalu ke mana sebenarnya uang itu mengalir?
Mafia Anggaran, Wajah Lama yang Berulang
Praktik serupa disebut terjadi berulang dari tahun ke tahun. Nama berinisial “Ba.Be.bo” kerap muncul sebagai pelaksana proyek yang kemudian menyubkontrakkan ke pabrikan luar daerah. Para penjahit lokal lagi-lagi hanya bisa menjadi penonton. Bukan tanpa alasan publik akhirnya menyebut program ini bukan “mensejahterakan penjahit,” melainkan “mensejahterakan penjahat.”
Saatnya Audit Menyeluruh
Kejadian ini bukan sekadar soal seragam merah putih. Ini adalah soal integritas tata kelola anggaran publik. Bila sebuah program yang bernama “kesejahteraan rakyat” justru berubah menjadi “permainan anggaran”, maka pemerintah daerah sedang mempermainkan kepercayaan rakyat.
Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh atas program seragam gratis di Sumenep. Jika terbukti ada praktik penunjukan bermasalah, gratifikasi, atau aliran dana mencurigakan, jangan ragu untuk menyeret para pelakunya ke meja hijau.
Rakyat menagih janji Bupati Achmad Fauzi, bukan alasan klasik. Jangan biarkan seragam gratis yang seharusnya membanggakan justru berubah menjadi simbol busuknya birokrasi daerah.
