Sumenep – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menuai sorotan publik. Kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumenep pada Sabtu (23/8/2025) dinilai sejumlah kalangan lebih kental nuansa pencitraan dibanding menghadirkan solusi konkret atas berbagai persoalan mendasar masyarakat Jawa Timur.
Dalam lawatan itu, Khofifah menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia mengingatkan jajaran agar rutin memantau pasar demi memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar.
“Pastikan banyak turun ke pasar hari-hari ini, karena beras SPHP belum maksimal distribusinya. Kalau stok aman tapi distribusinya kurang, daya beli masyarakat akan terganggu,” ujarnya.
Selain itu, gubernur juga mengingatkan agar bantuan sosial digunakan secara bijak. “Saya selalu berpesan, bantuan sosial jangan dipakai judi online. Gunakanlah untuk kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak kita,” tambahnya.
Tak hanya soal pangan, Khofifah turut menyoroti lonjakan kasus campak di Kabupaten Sumenep yang kini ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ia menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya sejumlah anak akibat penyakit tersebut, sekaligus menekankan pentingnya imunisasi serentak pada 25 Agustus mendatang.
Namun, di balik berbagai pernyataan itu, publik menilai gaya kepemimpinan Khofifah masih terjebak dalam pola seremonial. Di lapangan, persoalan klasik seperti infrastruktur jalan rusak, angka kemiskinan ekstrem, dan problem ketenagakerjaan masih jauh dari kata tuntas.
“Rakyat butuh kerja nyata, bukan sekadar seremonial dan baliho di mana-mana. Pencitraan memang penting, tapi jangan sampai mengalahkan substansi kerja,” tegas seorang Aktivis Sumenep Halim
Dirinya menilai banyak program unggulan provinsi Jawa Timur yang berhenti di tataran pencitraan dan hanya seremonial saja.
“Kami sering lihat postingan kegiatan gubernur di media sosial, tapi kenyataan di lapangan justru jauh berbeda. Seharusnya pemimpin hadir dengan solusi, bukan sekadar pencitraan,” Pungkasnya, (Tim/Wh/day).
