SUMENEP – Dana Bagi Hasil (DBH) Migas kembali menjadi isu Nasional di Kabupaten Sumenep. Meski menjadi salah satu daerah penghasil migas terbesar di Jawa Timur, Sumenep merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian DBH.
Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dieksploitasi dan dampak yang ditimbulkan.
Menurut Susuf salah satu pengamat kebijakan asal sumenep, di tengah kekayaan migas yang melimpah di perairan Sumenep, tingkat kemiskinan di kabupaten ini masih tergolong tinggi. Bahkan, sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah eksplorasi migas justru masih hidup di bawah garis kemiskinan.
”Pemerintah pusat seakan menutup mata. Migas Sumenep dieksploitasi, tapi masyarakatnya tetap sengsara,” ujar ausup dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, dana bagi hasil yang diberikan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan potensi kekayaan yang terus diambil dari daerah ini.
Ketidakadilan dalam distribusi DBH migas ini memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat Sumenep. Mereka menilai, kebijakan yang ada justru memperlebar kesenjangan. Daerah yang kaya sumber daya alam justru tetap miskin, sementara keuntungan besar hanya mengalir ke pusat dan perusahaan-perusahaan raksasa.
Merespons kondisi ini, sejumlah elemen masyarakat Sumenep mendesak pemerintah pusat untuk segera merevisi kebijakan DBH Migas. Mereka berharap, porsi dana yang lebih besar dapat dialokasikan untuk Sumenep.
Hal ini penting agar kekayaan alam yang ada benar-benar kembali untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak.
Penulis : Tim/wh/day.
