SUMENEP – Sebanyak 11 calon Komisioner Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi I DPRD Sumenep, Rabu (13/8/2025).
Kesebelas kandidat tersebut adalah Hasdani Roy, Imam Syafi’e, Achmad Ainol Horri, Badrul Akhmadi, Mukh Anif, Winanto, Muhammad Harun, Adnan AR, Kamarullah, Rifa’i, dan Sufiyanto.
Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Darul Hasyim Fath, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban mutlak bagi pemerintahan demokratis. Prinsip tersebut, kata dia, adalah bagian dari tata kelola pemerintahan modern yang mengedepankan partisipasi rakyat.
“Keterbukaan informasi publik sekaligus mengakhiri masa-masa monarki dan absolutisme sistem pemerintahan. Prinsip ini berlaku di seluruh negara demokratis,” ujarnya saat membuka uji kelayakan di Gedung DPRD Sumenep.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, keterbukaan informasi publik bukan hanya tuntutan modernisasi atau peradaban politik, tetapi juga wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
“Konstitusi menjamin hak rakyat untuk mengetahui segala kebijakan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah wajib menyampaikannya seluas-luasnya,” tegasnya.
Menurut Darul Hasyim, pelaksanaan fit and proper test secara terbuka menjadi bentuk komitmen DPRD terhadap akuntabilitas publik. Para calon komisioner diminta memaparkan visi dan rencana kerja jika terpilih memimpin KI Sumenep.
“Uji kelayakan ini bukan sekadar formalitas, tetapi tanggung jawab kita kepada publik. Para calon komisioner harus siap berkontribusi bagi penguatan transparansi informasi di Sumenep,” tandasnya.
Komisi Informasi Kabupaten Sumenep nantinya akan memegang peran strategis dalam memastikan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menyelesaikan sengketa informasi, serta mendorong pemerintahan yang transparan dan partisipatif, (Tim/day).
