Pasca Surat Kemendagri Turun, Bupati Sumenep Akan Mutasi OPD Tak Produktif

“Izin mutasi telah diberikan oleh Kemendagri, namun pelaksanaannya baru bisa dilakukan setelah Agustus,” ujar Bupati Fauzi di Sumenep, Kamis (7/8/2025).

Ia menjelaskan, mutasi jabatan di pemerintahan daerah wajib mendapat persetujuan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, sebagai bagian dari mekanisme administrasi yang berlaku.

Dengan terbitnya izin tersebut, Pemkab Sumenep bersiap melakukan rotasi, mutasi, dan promosi sejumlah jabatan strategis. Saat ini, terdapat dua posisi penting yang masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yakni Inspektur pada Inspektorat Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Kami menunggu waktu yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut setelah izin mutasi berlaku penuh,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Kekosongan pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut dinilai mempengaruhi efektivitas kerja pemerintah, terutama dalam pengawasan internal dan pengelolaan sumber daya aparatur.

Pemkab Sumenep berkomitmen mengisi jabatan-jabatan strategis itu secara definitif melalui proses sesuai aturan. Langkah ini diharapkan membawa penyegaran sekaligus memperkuat kinerja birokrasi dalam mendukung program prioritas daerah, (Tim/day)