SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, diketahui berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, untuk yang ketujuh kalinya, Kamis (2/05/2024) kemarin.
Prestasi itu mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat Abdul Hamid Ali Munir.
“Tentu saya sangat mengapresiasi prestasi tersebut. Kebetulan, saya juga ikut mendampingi saat itu ya,” ungkapnya saat dikonfirmasi oleh media, Jumat (3/05/2024).
Kendati demikian, Ki Hamid sapaan akrabnya meminta, agar Pemkab Sumenep mampu untuk segera menyelesaikan sejumlah evaluasi yang telah menjadi rekomendasi dari BPK RI.
Ia menjelaskan, hal tersebut diantaranya, terkait pajak, pasar dan aset daerah yang harus disertifikasi menjadi aset negara. Menurutnya, BPK memberikan tenggat waktu dua bulan atau 60 hari untuk menyelesaikan seluruh persoalan tersebut.
Maka dari itu, ia mengajak seluruh elemen pelayanan masyarakat termasuk dari desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, benar-benar mampu bekerja keras dan bahu membahu, guna mewujudkan Sumenep yang lebih baik.
“Saya minta agar beberapa hal yang menjadi evaluasi dan rekomendasi dari BPK untuk segera diselesaikan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, sebagai penyelenggara pemerintahan, Ketua DPRD Sumenep menegaskan, pihaknya siap untuk berkolaborasi bersama eksekutif, dalam mendorong program-program pemerintah dari berbagai sektor, baik pertanian, kelautan, pendidikan dan beberapa lainnya.
“Sebagai bagian atau elemen pemerintahan, tentunya kita tetap bekerja keras bersama, untuk semakin baik dan semakin baik,” Pungkasnya.
