Sumenep – Praktik penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar kembali mencuat. Hasil penelusuran di lapangan mengungkap dugaan permainan mafia solar yang beroperasi terbuka di SPBU milik Pemerintah Kabupaten melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikelola PT WUS di Desa Gedungan, Sumenep.
Pantauan di lokasi memperlihatkan aktivitas mencurigakan: ratusan jeriken ditata rapi di area pengisian, lalu diisi oleh operator SPBU tanpa hambatan. Tidak terdapat upaya penyamaran atau pengamanan—seolah praktik tersebut telah menjadi aktivitas harian yang dianggap “biasa”.
Operator SPBU tampak pura-pura tidak mengetahui aturan larangan pengisian BBM bersubsidi menggunakan jeriken tanpa rekomendasi resmi. Dengan enteng, mereka melayani pembeli yang membawa wadah besar, baik menggunakan mobil pickup maupun kendaraan pribadi.
Informasi dari beberapa warga sekitar menyebutkan, pembeli jeriken tersebut diduga bukan untuk kebutuhan nelayan atau usaha mikro, melainkan untuk disalurkan ke perusahaan industri yang membutuhkan solar dalam jumlah besar—pasokan yang seharusnya menggunakan BBM non-subsidi.
“Kalau sedikit mungkin masih logis. Tapi ini tiap hari jeriken banyak sekali. Seperti sudah ada yang mengatur,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Investigasi menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi pada jam operasional normal. Aktivitas berlangsung dalam dua sesi ekstrem: siang hari ketika SPBU ramai, dan malam dini hari sekitar pukul 03.00 hingga 05.00 ketika kondisi sepi dan minim pengawasan.
Sedangkan sopir di mintai surat izin pembelian mengaku ada, lantas bilang ketinggalan dan mengaku ada di kantor SPBU tersebut
Acong warga sekitar mengaku sudah sering menyaksikan hal serupa namun tidak ada aparat penegak hukum yang menangkapnya
“Habis subuh masih ngisi jeriken. Truk kecil dan mobil pick up keluar masuk. Kalau ditanya untuk apa, mereka marah,” ujarnya.
SPBU yang dikelola BUMD seharusnya menjadi contoh penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran. Namun fakta di lapangan memunculkan pertanyaan besar:
Mengapa pengisian jeriken dalam jumlah besar bisa berjalan bebas?
Di mana fungsi pengawasan internal PT WUS?
Apakah ada oknum yang membekingi praktik ini?
Apakah Pertamina dan Aparat Penegak Hukum mengetahui aktivitas ini?
Jika benar solar bersubsidi mengalir ke industri, maka negara dirugikan, sementara masyarakat, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil kendaraan kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.
Kasus ini akan terus dipantau dan dikembangkan untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang diduga bermain di balik mafia solar bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.
Penulis: Tim/wh/day.
