SUMENEP – Persoalan kembali mencuat di Kabupaten Sumenep, Madura. Meski daerah ujung timur Pulau Garam ini dikenal sebagai lumbung minyak dan gas bumi (migas), namun rakyatnya justru masih tercatat sebagai salah satu yang termiskin di Jawa Timur. Data terbaru menunjukkan, Sumenep berada di peringkat kedua termiskin setelah Kabupaten Sampang.
Kabupaten dengan potensi sumber daya alam melimpah ini memiliki puluhan sumur migas aktif, baik di lepas pantai. Setiap tahun, triliunan rupiah mengalir ke pusat dari hasil eksplorasi migas yang dikelola perusahaan besar, baik nasional maupun asing. Namun sayangnya, kekayaan alam tersebut tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat lokal.
Di atas tanah Sumenep terdapat emas hitam, tapi di bawahnya rakyat masih hidup miskin. Angka kemiskinan tinggi, pengangguran terbuka lebar, dan akses pendidikan serta kesehatan masih jauh dari layak.
Fakta di lapangan memperlihatkan sebagian besar warga Sumenep masih bergantung pada sektor pertanian tradisional, perikanan, serta pekerjaan informal. Infrastruktur dasar seperti jalan desa, listrik, dan air bersih masih belum merata. Sementara program pemberdayaan masyarakat kerap hanya berakhir sebatas proyek tanpa keberlanjutan.
Banyak pihak menilai tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH) migas tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat. “Kalau pengelolaan hasil migas dilakukan dengan benar, seharusnya Sumenep bisa sejajar dengan daerah maju lainnya. Tapi kenyataannya, masyarakat masih jadi penonton di tanah sendiri.
Situasi ini semakin mempertegas jurang ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ironi Sumenep—kaya migas tapi miskin rakyatnya—menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dijawab pemerintah, agar masyarakat tidak terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan di tengah limpahan energi yang dikeruk dari tanah kelahirannya, (Tim/wh/day).
