SUMENEP – Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, kembali menghadapi krisis energi. Selama hampir sepekan, sejak Kamis (18/9/2025) hingga Rabu (24/9/2025), masyarakat di pulau itu kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Kelangkaan ini membuat bensin dan solar yang sejatinya kebutuhan pokok berubah menjadi barang mewah. Harga eceran di Sapudi meroket hingga Rp22.000-Rp25.000 per liter. Akibatnya, aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat lumpuh.
“Pergi ke sekolah sekarang sangat sulit. Teman-teman guru banyak mengeluh karena butuh bensin untuk bisa sampai ke sekolah. Aktivitas belajar jadi terhambat,” kata Samsul, warga Sapudi, Rabu (24/9/2025).
Mereka terpaksa sandarkan perahu karena biaya operasional membengkak. Tak hanya itu, sebagian warga juga hidup dalam kegelapan. Generator set yang biasa digunakan untuk penerangan tidak bisa dihidupkan karena ketiadaan solar.
Kondisi ini ironis, mengingat Sumenep adalah salah satu daerah penghasil minyak dan gas (migas) terbesar di Jawa Timur. Namun, warganya justru mengalami kelangkaan BBM di wilayah kepulauan. Situasi ini memunculkan dugaan adanya praktik mafia BBM yang sengaja bermain di jalur distribusi.
Pihak Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mengakui adanya keterlambatan distribusi. Manajer Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan pasokan BBM sedang dalam perjalanan dan dijadwalkan tiba pada Kamis (25/9/2025).
“Pasokan itu terdiri dari Pertalite sebanyak 136 kiloliter dan Biosolar 48 kiloliter. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab Sumenep untuk mengurangi penyalahgunaan BBM,” ujar Ahad.
Namun, pernyataan itu belum cukup menenangkan masyarakat. Warga mempertanyakan bagaimana distribusi BBM bisa terputus selama berhari-hari tanpa solusi cepat dari pemerintah maupun Pertamina.
Krisis BBM di Sapudi tak sekadar persoalan logistik. Situasi ini mencerminkan rapuhnya tata kelola energi di wilayah kepulauan. Warga merasa negara hanya hadir ketika momentum politik tiba, tetapi absen ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi.
