SUMENEP – Industri rokok Madura di empat Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, tengah berada di ujung tanduk. Ratusan perusahaan rokok terancam gulung tikar, bukan hanya karena tekanan tarif cukai yang terus naik, melainkan akibat ulah mereka sendiri.
Bermain curang melalui perdagangan pita cukai dan peredaran rokok ilegal. Fenomena ini kian merajalela, hingga menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi mafia rokok ilegal. Menurutnya, praktik tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan persaingan bisnis yang tidak sehat.
“Pemerintah tidak segan menindak semua pihak yang terlibat, mulai dari perusahaan rokok nakal, pedagang kecil yang masih menjual rokok ilegal, hingga oknum pejabat yang ikut bermain di balik layar,” tegas Purbaya, Senin (23/9/2025).
Pemerintah pun menyiapkan strategi besar. Pertama, meminta marketplace besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli segera menutup akses penjualan rokok ilegal tanpa menunggu waktu implementasi.
Kedua, memperluas pengawasan hingga ke tingkat warung kelontong yang selama ini menjadi pasar utama rokok tanpa cukai. Ketiga, membentuk Satgas khusus pemberantasan rokok ilegal dengan mandat penuh untuk melakukan operasi berskala nasional.
Langkah keempat adalah operasi pengawasan terpadu yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui operasi “Gempur” dan “Gurita”. Operasi ini akan menggandeng pihak ekspedisi untuk menutup rapat jalur distribusi rokok ilegal dari pabrik bawah tanah hingga tangan konsumen.
Lebih jauh, Purbaya menegaskan siap mencopot dan memproses hukum pejabat Kemenkeu, termasuk di Bea Cukai, jika terbukti ikut mengamankan jalur rokok ilegal.
Ancaman terbesar dari praktik rokok ilegal bukan hanya kerugian negara. Industri rokok legal yang patuh aturan kini menghadapi tekanan ganda: harus membayar cukai tinggi, sementara rokok ilegal bebas beredar dengan harga murah.
Jika kondisi ini dibiarkan, pabrik legal akan semakin tersudut, ribuan pekerja berpotensi kehilangan pekerjaan, dan gelombang PHK massal di sektor rokok nasional sulit dihindari.
Kondisi ini membuat Madura, khususnya Sumenep, menjadi episentrum konflik besar industri rokok. Di satu sisi, perusahaan-perusahaan legal berjuang untuk bertahan hidup. Di sisi lain, mafia rokok ilegal terus mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum.
Pemerintah kini ditantang untuk membuktikan keseriusannya: apakah benar-benar mampu memberangus mafia rokok ilegal hingga ke akar, atau justru tersandera oleh kepentingan-kepentingan yang selama ini bermain di balik bisnis menggiurkan tersebut.
Penulis : Tim/wh/day
