SUMENEP – Kebijakan perubahan motif seragam Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pergantian motif batik yang mulai diterapkan pada 2026 tersebut dinilai sebagian kalangan berpotensi mengaburkan identitas budaya lokal.
Pada tahun-tahun sebelumnya, ASN Sumenep mengenakan batik khas daerah bermotif Batik Besdei berwarna merah yang dianggap merepresentasikan kearifan lokal dan filosofi budaya setempat.
Namun, memasuki 2026, motif seragam ASN berganti menjadi motif mawar berwarna abu-abu. Perubahan ini memicu kritik karena motif tersebut dinilai bukan bagian dari batik tradisional Sumenep.
Sejumlah pemerhati budaya dan masyarakat menyayangkan kebijakan tersebut. Mereka menilai motif baru tidak mencerminkan kekhasan batik Sumenep, baik dari sisi sejarah maupun nilai filosofis.
Selain itu, muncul kekhawatiran terkait rencana produksi seragam secara massal oleh pabrikan, yang berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang lebih banyak melibatkan perajin batik lokal.
“Jika pembuatan batik dilakukan dengan mesin (printing) tetapi motifnya benar-benar khas Sumenep, menurut saya tidak jadi masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika motifnya bukan asli Sumenep. Ini tidak elok,” ujar Yuyud, mantan aktivis asal Sumenep, kepada wartawan.
Yuyud juga mendorong agar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, mengkaji ulang kebijakan tersebut. Menurutnya, pemilihan motif seragam ASN berkaitan langsung dengan upaya pelestarian budaya daerah.
“Langkah Bupati sebenarnya sudah tepat karena ada dasar hukumnya. Namun persoalannya ada pada motif yang tidak khas Sumenep. Jika ada maksud tertentu sehingga motif ini dipaksakan, dikhawatirkan justru menjadi bahan candaan di masyarakat,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan bahwa kebijakan seragam ASN telah memiliki landasan hukum. Bupati diketahui telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Seragam ASN yang mengatur jenis, motif, serta ketentuan penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Alasan efisiensi dan percepatan distribusi disebut menjadi pertimbangan utama digunakannya sistem produksi pabrikan.
Dengan jumlah ASN yang besar dan kebutuhan seragam yang seragam di seluruh organisasi perangkat daerah, metode produksi massal dinilai mampu memastikan ketersediaan pakaian dinas secara cepat dan merata.
Penulis: Tim/Wh/Day).
