SUMENEP – Polemik antara humas PT Kangean Energy Indonesia (KEI) dengan sejumlah wartawan lokal di Kabupaten Sumenep memanas. Perusahaan migas tersebut menuding beberapa pemberitaan terkait rencana survei seismik di Pulau Kangean sebagai provokatif dan menyesatkan.
Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras organisasi pers. PWI Sumenep menilai tuduhan tersebut adalah bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis dan dapat mengancam kebebasan pers. “Kalau ada keberatan, gunakan mekanisme hak jawab, bukan malah menyerang media,” tegas salah satu pengurus PWI, Senin (15/9/2025).
Sementara itu, humas PT KEI dalam keterangan tertulis menegaskan bahwa seluruh kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan aturan dan izin pemerintah. Pihaknya juga menyatakan tidak segan menempuh jalur hukum jika ada pemberitaan yang dinilai merugikan nama baik perusahaan.
Di lapangan, masyarakat Kangean masih konsisten menolak rencana survei seismik tiga dimensi. Mereka khawatir aktivitas migas akan merusak lingkungan laut dan mengganggu mata pencaharian nelayan. “Sejak dulu migas ada, tapi manfaatnya hampir tidak dirasakan masyarakat,” Maz Day
Sejumlah aktivis menilai perseteruan humas PT KEI dengan wartawan hanyalah puncak gunung es dari persoalan utama: kurangnya transparansi perusahaan serta minimnya partisipasi publik dalam proyek migas. Mereka mendesak Pemkab Sumenep dan aparat penegak hukum untuk turun tangan, agar polemik tidak semakin meruncing.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi ke aparat terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan. Namun organisasi pers berencana membawa persoalan ini ke Dewan Pers jika tidak ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak PT KEI, (Tim/wh/day).
