SUMEBEP – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 3 Raperda, di Graha Paripurna DPRD setempat, Senin (13/03/2023).
Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, melalui Sekretaris Daerah Edy Rasiyadi, mengatakan, dalam penyampaian LKPJ tahun anggaran 2022 merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh konstitusi. Dengan tujuan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun.
“Dalam nota LKPJ menggambarkan mengenai visi misi, laporan pengelolaan keuangan dan capaian kinerja pemerintahan selama satu tahun di 2022,” tandasnya.
Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep selama setahun, mulai dari tata kelola pemerintahan dan layanan publik serta pembangunan, juga sejumlah capaian prestasi yang diraih, baik skala regional maupun nasional.
“Karenanya kami berharap kerja sama eksekutif bersama legislatif dan seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep sangat dibutuhkan, meskipun upaya yang dilakukan tentunya masih banyak kekurangan, sehingga perlu masukan yang konstruktif,” tambahnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Sumenep Abdul Hamid Ali Munir, mengungkapkan, rapat paripurna DPRD kali ini merupakan rapat peripurna pertama masa sidang kedua tahun sidang 2023.
Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumenep dan jajarannya yang telah menyampaikan LKPJ dengan tepat waktu,” ujarnya.
Dikatakan, pihaknya juga mengingatkan bahwa LKPJ akan dibahas di Pansus DPRD, sehingga menjadi dasar penyusunan rekomendasi oleh DPRD bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Selanjutnya Ketua DPRD ini berharap, tiga rancangan Perda Kabupaten Sumenep 2023 yang akan dibahas oleh Pansus DPRD dapat selesai tepat waktu, (Tim/Wh/Day).
