NET SYBER.COM-SURABAYA”Tandatanganan komitmen bersama 38 Bupati se jawa timur dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan KPK. Komitmen tersebut dibuat karena dalam beberapa tahun terakhir, kasus korupsi di Jatim terbilang besar.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya sangat membutuhkan pengawalan dari KPK untuk memberantas korupsi di Jatim.
Kami ingin mendapatkan pengawalan. Kami berharap dengan adanya penandatanganan ini, kemungkinan terjadinya korupsi di seluruh lini bisa kita antisipasi,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (28/2/2019).
Khofifah mengatakan, sebagai manusia kadang keimanan seseorang memang bisa bertambah juga berkurang. Untuk itu, ia ingin mengajak KPK hingga para kepala daerah untuk saling mengingatkan.
Maka mengingatkan, proses penguatan dan kembali kita membangun komitmen, rasanya memang lebih banyak kita lakukan.kata KPK
Kemudian pimpinan KPK Alexander Marwata mengatakan, dirinya cukup prihatin melihat banyaknya kasus OTT kepala daerah yang terjadi di Jatim. Pihaknya mencatat ada 13 kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Jawa Timur ini ada 13 kepala daerah (yang terkena OTT). KPK paling banyak tahun 2018 kemarin kita melakukan 30 kali OTT dan 20 di antaranya melibatkan kepala daerah,” kata Alexander.
Menurutnya, meringkus banyak koruptor bukan suatu prestasi bagi KPK. Pihaknya justru prihatin karena itu merupakan tragedi yang tidak diinginkan masyarakat, yang sudah memberikan amanah kepala pemimpin daerahnya.
Kami di KPK ini sangat khawatir ketika melakukan OTT atau penindakan kepada kepala daerah, bukan suatu prestasi bagi kami, Tapi itu suatu tragedi bagi masyarakat yang dengan susah payah menghabiskan biaya banyak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Alexander memberikan apresiasi kepada Gubernur hingga seluruh kepala daerah di Jatim. Pasalnya, meski beberapa kepala daerah sempat tertangkap OTT, namun ada itikad baik untuk memperbaiki sistem.
KPK mengapresiasi komitmen Gubernur Jawa Timur, bupati, walikota dan seluruh stakeholder untuk memperbaiki sistem dan membenahi tata kelola pemerintahan di Jawa Timur.(Tim)
