NET SYBER.COM-SUMENEP JAWA TIMUR” Fit And Proper Tes calon komisioner, Komisi Informasi KI, di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kembali memanas dikalangan masyarakat. Karena pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dinilai tidak prosedural sehingga diduga cacat hukum.
Pelaksanaan Tes And Proper Test sudah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam peraturan KI, Perki nomor 4/2016. Di mana legislator melakukan uji kelayakan setelah lima bulan DPRD Sumenep harus mengumumkan nama calon komisioner dari Timsel 25 Juli 2017 harus diumumkan.
Sementara Fit And Proper Test dilakukan pada 21 Desember 2017 oleh komisi I. Padahal, dalam pasal 20 seharuanya 30 hari kerja.
“Selain itu, hasil Fit And Proper Tes ini tidak ada scoring. Dan ini jugak sudah ditindaklanjuti dengan surat ketua dewan kepada komisi I, untuk kembali kepada aturan PERKI,” kata Wiwik
Wiwik Hawiyah Karim SH, setelah cukup lama pada 29 Juni 2018 ada surat balasan tentang scoring. Padahal, sudah ada gugatan ke KI Jatim terkait ini, dan tidak bisa menunjukkan scoring. Yang saya herankan lagi, komisi I yang bersurat kepada bupati terkait scoring ini,” Tegas wiwik
Proses pelaksanaan Fit And Proper Test ini sangat tak sesuai dengan spirit peraturan. Ini bagian dari proses yang tidak prosedural. “Jika ini disahkan apalagi sampai dilantikan maka ini jelas akan cacat hukum, dan bisa menimbulkan masalah,” ucap Wiwik
Sedangkan Bupati pernah berkirim surat kepada DPRD, untuk melakukan Fit And Proper Tes, sebagai bentuk kewenangan dia juga melakukan Pelantikan. Seharusnya, ini dilakukan dengan cara baik oleh dewan dengan mengacu kepada aturan yang berlaku,” Ungkap Wiwik.
Saya sendiri tidak berambisi untuk mempertahankan jabatan sebagai ketua KI, tapi bagaimana aturan diberlakukan secara lurus. Biar publik tahu, lembaga yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan di Sumenep. Apapun keputusannya kami harus sama-sama menghargai,” Pungkas Wwik. (Maz Day)
